12 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat di bawah pemerintahan Donald Trump berencana membangun pangkalan untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), yang bisa menampung 5.000 personel di Jalur Gaza, Palestina.
Rencana itu tertuang dalam catatan kontrak Dewan Perdamaian (Board of Peace) yang ditinjau The Guardian. Dalam draf dijelaskan bahwa pangkalan tersebut akan membentang lebih dari 350 hektare.
Pangkalan militer tersebut rencananya akan dibangun di Gaza selatan yang kini dipenuhi semak putih dan puing-puing logam bekas pemboman Israel.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Lokasi itu akan dijadikan sebagai pangkalan operasi militer Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). ISF bakal berada di bawah naungan Dewan Perdamaian untuk mengatur Gaza.
Dewan Keamanan PBB telah memberi wewenang ke Dewan Perdamaian untuk membentuk ISF. Nantinya, pasukan internasional itu akan bertugas mengamankan dan menjaga perdamaian di Gaza.
Pasukan ISF juga bertugas melindungi warga sipil, melatih dan mendukung pasukan polisi Palestina. Namun, sejauh ini tak ada mekanisme jelas jika pasukan internasional itu terlibat pertempuran mengingat Gaza adalah zona konflik dan wilayah rentan.
Dalam rencana itu pula disebutkan pembangunan dilakukan secara bertahap. Nantinya pangkalan militer ini akan memiliki luas 1.400 meter kali 1.100 meter dan dikelilingi 26 menara pengawas lapis baja. Bangunan tersebut akan dilengkapi lapangan tembak senjata ringan, bunker, dan gudang untuk peralatan militer.
Bunker itu berukuran 6 meter kali 4 meter dan tinggi 2,5 meter, dengan ventilasi yang canggih sehingga para tentara bisa berlindung dengan aman.
"Kontraktor harus melakukan survei geofisika di lokasi untuk mengidentifikasi setiap rongga bawah tanah, terowongan, atau lubang besar per fase," demikian isi dokumen itu, dikutip The Guardian, Kamis (19/2).
Ketentuan ini kemungkinan merujuk pada jaringan terowongan besar yang telah dibangun Hamas di Gaza.
Salah satu bagian dokumen tersebut juga menjelaskan tentang "Protokol Jenazah Manusia." Jika ditemukan jenazah manusia atau yang diduga artefak budaya, semua pekerjaan di area tersebut harus segera dihentikan.
"Area tersebut harus diamankan, dan Pejabat Kontrak harus segera diberitahu untuk mendapatkan arahan," demikian isi dokumen itu.
Sekitar 10.000 jenazah warga Palestina diyakini masih tertimbun di bawah reruntuhan Gaza.
Salah satu pejabat AS yang mengetahui rencana pembangunan pangkalan militer itu mengatakan kelompok penawar (group of bidders) telah meninjau lokasi dalam kunjungan lapangan. Kelompok itu terdiri dari perusahaan konstruksi internasional yang punya pengalaman di zona perang.
Namun, rencana itu tampaknya hanya menguntungkan Amerika Serikat dan Israel. Mantan negosiator yang juga pengacara Diana Buttu menyebut pembangunan pangkalan militer tanpa izin Palestina sama saja dengan tindakan pendudukan.
"Izin siapa yang mereka dapatkan untuk membangun pangkalan militer itu," kata Buttu.
(isa/dna)
