Ketidakpastian Politik Picu Aksi Protes di Wilayah Sengketa Pakistan

Daftar Isi

Jakarta, CNN Indonesia --

Cara Pakistan menangani perbedaan pendapat di wilayah sengketa Pakistan-Occupied Gilgit-Baltistan (PoGB) dinilai semakin menyoroti kontradiksi struktural dalam sistem tata kelolanya di wilayah tersebut.

Meski Islamabad telah menjalankan kontrol administratif sejak 1948, wilayah semi-otonom itu belum diberikan status konstitusional penuh dan tetap berada dalam ketidakpastian politik yang berkepanjangan.

"Ambiguitas ini memungkinkan pemerintah federal dan entitas yang terkait militer menjalankan otoritas menentukan atas sumber daya dan institusi politik Gilgit-Baltistan, sambil membatasi representasi lokal yang bermakna," tulis Ankit Kumar, Asisten Profesor dari The School of International Cooperation, Security & Strategic Languages (SICSSL).

Menurut Kumar, kondisi tersebut menjadi faktor utama meningkatnya ketegangan. Dalam beberapa tahun terakhir, keluhan ekonomi, kekurangan energi, serta kekhawatiran terkait proyek infrastruktur yang didukung China telah memicu mobilisasi publik.

Pemerintah Pakistan, menurut dia, merespons dengan langkah koersif seperti penangkapan, tekanan regulasi, dan pembatasan aktivitas publik.

"Pola tersebut menunjukkan kesenjangan yang semakin melebar antara pendekatan ekonomi ekstraktif Islamabad dan meningkatnya kesadaran politik penduduk Gilgit-Baltistan," tulisnya.

Reformasi dinilai tidak substantif

Sejak dimasukkan ke dalam administrasi Pakistan pada 1948, Gilgit-Baltistan diatur melalui perintah eksekutif, bukan integrasi konstitusional penuh.

Perintah Gilgit-Baltistan Empowerment and Self-Governance tahun 2009 memang menciptakan jabatan kepala menteri dan gubernur, tetapi kewenangan utama tetap berada pada Gilgit-Baltistan Council yang dipimpin oleh Perdana Menteri Pakistan.

Pada 2018, dewan tersebut dihapus dan kekuasaan secara formal dialihkan ke Majelis Gilgit-Baltistan. Namun, sejumlah pakar hukum dan aktor politik lokal menilai pemerintah federal tetap mempertahankan kontrol melalui Kementerian Urusan Kashmir dan kabinet federal.

"Kondisi semi-provinsi ini memperkuat persepsi lokal bahwa reformasi institusional bersifat kosmetik, bukan substantif," tulis Kumar.

Kekecewaan semakin meningkat setelah janji mantan Perdana Menteri Imran Khan pada 2020 untuk memberikan status provinsi sementara tidak terealisasi.

Pajak dan krisis energi picu protes

Alih-alih memperluas status politik, pemerintah federal justru memberlakukan pajak baru pada 2022, yang memicu protes luas di berbagai wilayah, termasuk Gilgit, Skardu, dan Hunza.

Kelompok pedagang dan organisasi masyarakat seperti Awami Action Committee memimpin demonstrasi, dengan alasan bahwa penerapan pajak tanpa representasi konstitusional melanggar prinsip dasar federalisme.

"Para pemimpin protes memperingatkan bahwa pendapatan dari Gilgit-Baltistan mengalir langsung ke kas federal tanpa reinvestasi proporsional di wilayah tersebut," tulis Kumar.

Wilayah ini juga menghadapi kekurangan energi kronis, meskipun memiliki sumber daya air yang besar. Pada musim dingin, beberapa daerah mengalami pemadaman listrik hingga 18 hingga 20 jam per hari.

Padahal, Gilgit-Baltistan memiliki potensi tenaga air yang signifikan dan menjadi lokasi proyek besar seperti Bendungan Diamer-Bhasha. Namun, masyarakat lokal menyatakan manfaat ekonomi dari proyek tersebut belum dirasakan secara luas.

"Mayoritas pekerja dalam proyek terkait Koridor Ekonomi China-Pakistan (CPEC) bukan berasal dari penduduk lokal, melainkan pekerja dari wilayah lain dan tenaga kerja China," tulis Kumar.

Pengetatan keamanan dan pembatasan protes

Sejumlah organisasi, termasuk Awami Action Committee, Gilgit-Baltistan National Alliance, dan GB Youth Movement, terus mengorganisasi protes terkait listrik, subsidi pangan, pajak, dan kebijakan lahan.

Aksi protes meningkat pada 2023 dan 2024 setelah pemerintah mengurangi subsidi gandum, yang merupakan komponen penting bagi masyarakat setempat.

Ribuan orang dilaporkan mengikuti aksi duduk di Gilgit dan Skardu, menuntut pemulihan subsidi dan hak konstitusional. Pemerintah Pakistan merespons dengan pengerahan pasukan keamanan tambahan, penahanan aktivis, serta pembatasan pertemuan publik melalui undang-undang ketertiban umum.

"Pendekatan ini mungkin dapat meredam keresahan dalam jangka pendek, tetapi berisiko memperdalam ketidakstabilan dalam jangka panjang," tulis Kumar.

Ia menambahkan bahwa langkah tersebut juga memperkuat persepsi bahwa perbedaan pendapat secara damai tidak diterima.

Proyek infrastruktur dan kekhawatiran lingkungan

Proyek infrastruktur, khususnya yang terkait dengan China, juga menjadi sumber ketegangan. Aktivis lokal menyuarakan kekhawatiran tentang dampak lingkungan, transparansi, serta proses pengadaan lahan.

"Para demonstran berargumen bahwa masyarakat lokal menanggung biaya lingkungan, sementara manfaat ekonomi mengalir ke luar wilayah, termasuk ke Punjab dan China," tulis Kumar.

Selain itu, karena tidak memiliki status provinsi penuh, Gilgit-Baltistan tidak memiliki perwakilan dalam sejumlah lembaga federal penting, termasuk National Finance Commission dan Council of Common Interests.

Keputusan terkait pengelolaan sumber daya, energi, dan infrastruktur sering diambil oleh pemerintah federal tanpa partisipasi signifikan dari otoritas lokal.

"Struktur ini menciptakan dinamika perifer ekstraktif klasik, di mana wilayah kaya sumber daya tetap kurang berdaya secara politik," kata Kumar.

Menurut Kumar, Gilgit-Baltistan memiliki nilai strategis penting bagi Pakistan, baik dari segi sumber daya alam maupun posisinya sebagai penghubung geografis ke China. Namun, wilayah tersebut belum mendapatkan kedudukan politik yang setara.

"Gilgit-Baltistan merupakan kasus ekspansi strategis yang dipasangkan dengan kurangnya integrasi politik," tulisnya.

Ia memperingatkan bahwa tekanan ekonomi, tantangan lingkungan, dan proyek infrastruktur besar kemungkinan akan terus memicu mobilisasi publik.

"Seiring meningkatnya tekanan ekonomi, perubahan iklim, dan dampak proyek CPEC, mobilisasi publik di Gilgit-Baltistan kemungkinan akan terus berlanjut," kata Kumar.

(dna)