20 hours ago
10
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump bakal mengumumkan rincian penggalangan dana rekonstruksi untuk Jalur Gaza dan rincian Pasukan Stabilisasi Internasional (International Stabilization Force/ISF), dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Board of Peace (BoP) pada 19 Februari mendatang.
Dua pejabat senior AS mengatakan kepada Reuters bahwa pertemuan perdana BoP ini akan membahas tentang rencana rekonstruksi Gaza dan kontribusi pasukan militer negara anggota di ISF.
Setidaknya ada 20 kepala negara dan pemerintahan yang akan hadir dalam pertemuan tersebut, menurut para pejabat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Presiden akan membuat pengumuman terkait dana yang terkumpul," kata salah satu pejabat.
Menurut pejabat AS, sejumlah negara telah "bermurah hati" menawarkan memberikan dana bagi kelangsungan pembangunan kembali Gaza.
"Banyak orang datang kepada kami untuk menawarkan bantuan," katanya, sambil menekankan bahwa bukan AS yang meminta.
Seiring dengan ini, rincian dana yang telah terkumpul akan menjadi bagian sentral pertemuan BoP.
Rincian soal militer yang berpartisipasi dalam ISF juga akan dibahas dalam pertemuan tersebut. ISF diperkirakan mulai dikerahkan di Gaza dalam beberapa bulan mendatang.
Laporan mengenai kinerja Komite Nasional untuk Administrasi Gaza juga akan dibahas selama KTT. Badan ini dibentuk Trump untuk mengambil alih pemerintahan Hamas di Gaza.
KTT Dewan Perdamaian akan digelar pada 19 Januari di Washington DC. Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto termasuk di antara pemimpin negara yang akan hadir dalam pertemuan.
Trump resmi membentuk BoP pada 23 Januari lalu di sela-sela World Economic Forum di Davos, Swiss. Pembentukan badan yang didukung resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) itu merupakan bagian dari rencana 20 poin Trump untuk Gaza.
Negara-negara Arab-Muslim, seperti Turki, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, hingga Indonesia bergabung dalam dewan tersebut. Sedangkan negara-negara Barat dan adidaya memilih berhati-hati.
Ada kekhawatiran bahwa peran BoP akan menyaingi fungsi PBB. Pasalnya, berdasarkan piagam BoP, badan ini bisa berkembang untuk menyelesaikan konflik lain di seluruh dunia.
Sejumlah negara Barat merasa visi-misi dewan tersebut bertentangan dengan konstitusi mereka.
(blq/dna)
