8 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Upaya Pakistan menempatkan diri sebagai fasilitator diplomasi antara Amerika Serikat dan Iran menuai kritik dari sejumlah pihak yang mempertanyakan kredibilitas Islamabad sebagai pihak netral.
Menurut analis politik Mirza Ahmad, Pakistan disebut ingin tampil sebagai broker diplomatik penting di kawasan, tetapi memiliki rekam jejak panjang yang dianggap merusak kepercayaan internasional.
"Diplomasi dibangun atas dasar kredibilitas, bukan kenyamanan," sebut Mirza.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, sejak berdiri pada 1947, Pakistan menunjukkan pola yang dinilai kerap melanggar kesepakatan ketika bertentangan dengan kepentingan strategis atau ideologinya sendiri.
Mirza menyinggung invasi kelompok bersenjata ke Kashmir pada Oktober 1947 yang didukung Pakistan sebelum wilayah kerajaan tersebut memutuskan bergabung dengan India. Peristiwa itu disebut menjadi awal konflik berkepanjangan antara India dan Pakistan di Kashmir.
Selain itu, Mirza juga menyoroti Perjanjian Simla 1972 dan Deklarasi Lahore yang bertujuan menjaga penyelesaian damai sengketa kedua negara. Namun menurutnya, konflik Kargil pada 1999 memperlihatkan kembali pelanggaran terhadap komitmen tersebut.
Mirza turut menyinggung krisis Pakistan Timur pada 1971, ketika militer Pakistan Barat dituduh melakukan pembantaian besar-besaran terhadap warga Bengali. Pakistan juga dikritik terkait perang melawan terorisme pasca-serangan 11 September 2001.
"Pakistan menerima miliaran dolar bantuan Amerika Serikat untuk memerangi terorisme, tetapi Osama bin Laden justru ditemukan tinggal di Abbottabad, dekat akademi militer utama Pakistan," tutur Mirza.
"Serangan AS tahun 2011 bukan hanya menemukan pemimpin teroris, tetapi juga memperlihatkan negara yang dibangun di atas praktik ketidakjujuran," sambungnya.
Masalah domestik
Mirza juga menyoroti isu domestik Pakistan, termasuk hukum penistaan agama dan kekerasan massa yang disebut masih mengancam kelompok minoritas seperti Kristen, Hindu, Ahmadiyah, dan Syiah. Ia mempertanyakan bagaimana Pakistan dapat dipercaya membentuk diplomasi di salah satu kawasan paling sensitif di dunia.
Isu proliferasi nuklir Pakistan turut dipertanyakan. Pakistan disebut tidak pernah menandatangani Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT), sementara jaringan ilmuwan Abdul Qadeer Khan pernah dituduh menjual teknologi nuklir ke Iran, Korea Utara, dan Libya.
Mirza menilai posisi Pakistan semakin rumit karena Islamabad tidak mengakui legitimasi Israel.
"Bagaimana negara yang bahkan tidak mengakui legitimasi Israel dapat dipercaya sebagai broker yang jujur dalam proses yang berkaitan langsung dengan keamanan Israel?" ungkapnya.
Relevansi strategis
Perdana Menteri Shehbaz Sharif dan Panglima Angkatan Darat Pakistan Asim Munir disebut ingin menampilkan Pakistan sebagai pemain geopolitik utama. Namun menurut Mirza, rekam jejak Pakistan membuat klaim netralitas diplomatiknya sulit diterima.
Ia juga menyinggung laporan mengenai pakta pertahanan Pakistan-Arab Saudi yang dinilai semakin mengaitkan Islamabad dengan dinamika keamanan Timur Tengah.
"Pakistan tidak memasuki arena ini sebagai aktor netral, tetapi sebagai negara bersenjata nuklir dengan kepentingan strategisnya sendiri," sebut Mirza.
Meski demikian, ia mengakui Pakistan tetap memiliki relevansi strategis di kawasan. Namun, kata Mirza, relevansi tidak sama dengan netralitas maupun kepercayaan.
Karena itu, Mirza menilai setiap proses diplomatik yang melibatkan Pakistan, khususnya terkait Iran, Arab Saudi, dan Israel, perlu disertai pembatasan ketat dan verifikasi mendalam.
Ia memperingatkan dunia agar tidak kembali mengulangi kesalahan lama dengan menyamakan kegunaan taktis dengan kepercayaan strategis.
(dna)
Add
as a preferred source on Google
