9 hours ago
6
Jakarta, CNN Indonesia --
Palestina meminta dunia mengambil tindakan usai Menteri Keuangan sayap kanan Israel, Bezalel Smotrich, mencabut perjanjian Hebron 1997.
Perjanjian itu mencakup wewenang perencanaan Palestina di Kota Hebron, Tepi Barat, termasuk di situs-situs suci.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menteri Luar Negeri Palestina Varsen Aghabekian Shahin mengatakan Israel tak punya kedaulatan atas Hebron atau bagian mana pun dari wilayah Palestina yang diduduki.
"Langkah Smotrich mencabut kewenangan Pemerintah Kota Hebron, termasuk atas Masjid Ibrahimi, merupakan pelanggaran terang-terangan terhadap hukum [internasional]," kata Shahin, dikutip Al Jazeera, Rabu (17/6).
Dia lalu berujar, "Tindakan ilegal ini tidak sah. Komunitas internasional harus bertindak sekarang."
Pernyataan Shahin muncul usai Smotrich mengeklaim dia membatalkan perjanjian Hebron tahun 1997.
Smotrich juga menyebut akan mengambil alih wewenang perencanaan dan pembangunan dari pemerintah kota Palestina di kota terbesar Tepi Barat ini.
Perjanjian Hebron 1997 merupakan kesepakatan Israel dengan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) soal penarikan sebagian pasukan militer dari Kota Hebron.
Perjanjian tersebut juga membagi jadi dua zona kontrol terpisah yakni sektor H1 dan H2.
Sektor H1 sekitar 80 persen wilayah dikelola Otoritas Palestina. Mereka bertanggung jawab atas keamanan internal serta administrasi di sini. Namun, mereka tetap dikepung pasukan Zionis.
Sementara itu, sektor H2 sekitar 20 persen wilayah dikendalikan pasukan Israel dan otoritas sipil Palestina, demikian dikutip situs PBB.
Sektor tersebut mencakup pusat kota kuno, area pasar, dan Masjid Ibrahimi.
Selain itu, sekitar 33.000 warga Palestina di zona ini harus hidup di bawah aturan militer demi melindungi beberapa ratus pemukim Yahudi yang mengokupasi rumah-rumah di sana.
(isa/rds)
Add
as a preferred source on Google
