11 hours ago
7
Jakarta, CNN Indonesia --
Indonesia dan tujuh negara Arab serta Mayoritas Muslim mengecam penolakan Israel terhadap peta jalan (road map) penyelesaian konflik di Jalur Gaza Palestina Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP).
Pengecaman ini tertuang dalam pernyataan bersama para Menteri Luar Negeri Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Turkiye, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada Selasa (18/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kedelapan menlu itu menganggap road map ini digagas Presiden Donald Trump dan telah disahkan melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803, serta penolakan Israel terhadap berdirinya negara Palestina.
"Sikap (Israel) tersebut merupakan bentuk penolakan langsung terhadap Comprehensive Plan, membahayakan pelaksanaannya, dan secara fundamental melemahkan upaya bersama untuk mencapai perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Penolakan tersebut menegaskan bahwa Israel kini bertanggung jawab atas terhambatnya upaya untuk mewujudkan perdamaian di Gaza dan wilayah Palestina yang diduduki lainnya," bunyi pernyataan bersama itu yang diunggah X Kementerian Luar Negeri RI.
Dalam pernyataan itu, kedelapan negara itu menuturkan road map tersebut telah diterima oleh faksi-faksi Palestina dan merupakan hasil dari upaya panjang yang dilakukan para mediator, yakni Mesir, Qatar, Turkiye, Amerika Serikat, Perwakilan Tinggi untuk Gaza, dan Board of Peace.
Peta jalan itu dinilai menjadi tonggak penting dalam proses pelucutan senjata secara bersamaan dengan penarikan pasukan Israel, pengerahan International Stabilization Force, pengalihan kewenangan administratif kepada National Committee for the Administration of Gaza, serta pembangunan kembali Gaza sebagaimana diatur dalam Comprehensive Plan.
"Penolakan terhadap Road Map merupakan penolakan secara tegas untuk melanjutkan pelaksanaan Comprehensive Plan dan secara langsung mengancam upaya besar yang dilakukan Presiden AS Donald Trump untuk mengakhiri perang di Gaza serta menciptakan kondisi bagi perdamaian yang berkelanjutan," bunyi pernyataan bersama itu menambahkan.
Para menlu menekankan keterlibatan Amerika Serikat yang berkelanjutan dan aktif sangat penting untuk memastikan serta menegakkan kepatuhan penuh Israel terhadap komitmen dan pengaturan yang tercantum dalam Comprehensive Plan dan Road Map, serta mencegah penghambatan lebih lanjut terhadap pelaksanaannya.
Mereka juga menegaskan bahwa Israel memikul tanggung jawab langsung dan penuh atas segala konsekuensi yang timbul dari penolakan, penghambatan, penundaan, atau ketidakpatuhannya yang terus berlanjut, termasuk memburuknya situasi di lapangan dan terganggunya upaya untuk mengakhiri perang di Gaza.
Para Menteri kembali menegaskan kebutuhan mendesak untuk melaksanakan Comprehensive Plan secara penuh dan segera guna mengatasi situasi kemanusiaan yang sangat buruk, menjamin keamanan dan stabilitas bagi seluruh masyarakat di Gaza, serta membuka jalan bagi rekonstruksi, pemulihan, dan kemajuan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan berdasarkan hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan memiliki negara, sesuai dengan hukum internasional.
Mereka secara tegas menolak segala upaya untuk menyangkal atau menutup kemungkinan berdirinya negara Palestina, termasuk melalui tindakan sepihak.
"Perdamaian yang adil, langgeng, dan menyeluruh hanya dapat dicapai melalui penerapan solusi dua negara (two-state solution), dengan terwujudnya negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan garis perbatasan 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sesuai dengan hukum internasional dan resolusi-resolusi PBB yang relevan," ucap para menlu dalam pernyataan bersama itu.
"Karena itu, setiap upaya untuk menyangkal atau menutup kemungkinan berdirinya negara Palestina secara langsung merusak prospek perdamaian, keamanan, dan stabilitas di seluruh kawasan."
Lebih lanjut, para Menteri menekankan pentingnya peran berkelanjutan Board of Peace dan menyerukan kepada semua pihak untuk mendukung upayanya dalam melaksanakan Road Map serta memajukan fase kedua Comprehensive Plan Presiden Trump.
Para Menteri juga meminta Board of Peace, dengan dukungan dan keterlibatan aktif Amerika Serikat, untuk segera mengambil langkah-langkah konkret sesuai mandatnya guna menjaga integritas Comprehensive Plan dan mencegah pihak mana pun menghambat pelaksanaannya.
(rds/rds)
