16 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Amerika Serikat mencatat 624 tentara mengalami luka-luka imbas perang dengan Iran sejak akhir Februari lalu.
Informasi itu muncul saat Kementerian Pertahanan (Pentagon) menambahkan kategori baru "Operasi Luar Negeri" ke Sistem Analisis Korban Pertahanan (DCAS) untuk korban pada akhir pekan lalu, demikian dikutip New Arab, Senin (27/7).
Dalam kategori "Overseas Operation (Operasi Luar Negeri)" tercatat 207 tentara mengalami luka-luka. Sementara itu, dalam data terkait "Operasi Epic Fury" tertera 417 jiwa.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Di awal perang pada akhir Februari, AS menamai serangan itu sebagai Operasi Epic Fury. Mereka sempat gencatan senjata pada April yang kemudian diperpanjang tanpa batas waktu.
AS dan Iran juga sudah meneken nota kesepahaman (MoU) yang berisi menghentikan pertempuran dan tak memulai serangan pada Juni lalu.
Namun, pada pertengahan Juli, AS kembali menggempur habis-habisan Iran meski ada gencatan senjata dan MoU. Operasi ini bahkan berlanjut nyaris dua pekan.
Penambahan kategori itu seolah-olah seperti ada dua perang yang dilakukan AS terhadap Iran.
Perubahan baru yang diumumkan Pentagon ini terjadi setelah kementerian merevisi jumlah korban jiwa imbas perang Iran, yang sebelumnya tercatat 18 orang tewas dan 482 orang terluka.
Sebanyak 18 orang itu mulanya masuk dalam korban tewas di bagian Operasi Epic Fury. Angka ini bertahan hingga 22 Juli.
Kemudian pada 24 Juli, empat personel militer AS yang tewas dimasukkan ke "Operasi Luar Negeri" dan merupakan satu-satunya kematian yang tercantum dalam kategori tersebut.
Perubahan mendadak itu memicu kritik dan pemberitaan dari media massa termasuk New York Times yang menyoroti angka korban tewas di situs resmi Pentagon tiba-tiba lebih sedikit.
Juru bicara Pentagon Sean Parnell lalu mengunggah tangkapan layar judul berita New York Times itu.
Parnell mengatakan pihak Pentagon sudah memberi penjelasan via telepon secara off the record ke New York Times soal gangguan data sementara di DCAS.
"Kementerian berusaha menjelaskan anomali tersebut ke New York Times sebelum publikasi, tetapi karena kurangnya pengetahuan mereka di bidang ini, mereka justru menulis berita yang tak penting dan akan segera diperbaiki" tulis Parnell di X.
"Kami tetap berkomitmen untuk memastikan keakuratan maksimal dari semua pelaporan korban," imbuh dia.
Cara pemerintah menangani angka-angka korban dan kurangnya penjelasan atas perubahan yang terjadi memicu kritik bahkan dari anggota Republik.
Anggota Kongres dari Republik Thomas Massie mengatakan Menteri Perang atau Menteri Pertahanan Pete Hegseth harus dimintai tanggung jawab karena terus melanjutkan operasi.
"Pentagon berpura-pura telah terjadi dua perang Iran yang dipisahkan gencatan senjata singkat," kata Massie di X.
"Kenyataannya: Dengan melanjutkan operasi lebih dari 90 hari tanpa otorisasi Kongres, @SecWar MELANGGAR HUKUM dan harus dimintai pertanggungjawaban," imbuh dia.
Dia merujuk Undang-Undang Kemampuan Perang tahun 1973, yang mengharuskan presiden meminta pengesahan Kongres untuk melanjutkan operasi militer lebih dari dua bulan.
Setelah AS melanjutkan serangannya terhadap Iran awal bulan ini, pemerintahan Trump berupaya membingkai fase pertempuran tersebut sebagai operasi yang berbeda dari fase awal pada Februari lalu.
(isa/dna/bac)
Add
as a preferred source on Google
