Indonesia-Italia Diklaim Bersiap Kirim Pasukan ke Gaza, Ada Syaratnya

Jakarta, CNN Indonesia --

Indonesia dan Italia diklaim siap mengirim personel untuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) di Jalur Gaza, Palestina, dengan syarat tidak ada kontak langsung dengan kelompok milisi Hamas.

Surat kabar Israel, Israel Today, melaporkan pada Selasa (16/12) bahwa kedua negara pada prinsipnya setuju untuk bergabung dalam ISF selama tidak berhubungan langsung dengan Hamas, dikutip dari Middle East Monitor.

Sikap Indonesia dan Italia ini disebut berbeda dengan kebanyakan negara lain yang berkenan bergabung hanya jika Hamas dilucuti senjatanya.

Surat kabar tersebut juga melaporkan para pejabat Amerika Serikat (AS) dijadwalkan mengadakan pertemuan di ibu kota Doha, Qatar, dengan negara-negara yang bersedia membantu membentuk ISF.

Sebelum ini, Turki menyatakan siap untuk mengerahkan pasukan ke Gaza. Namun, Israel keberatan dengan pasukan Turki di sana. Turki merupakan negara yang berhubungan baik dengan Hamas.

Untuk saat ini, Turki pun diperkirakan hanya akan berpartisipasi dalam fase ketiga rencana damai Presiden AS Donald Trump, yakni fase rekonstruksi, tanpa tentara bersenjata.

Pasukan Palestina juga disebut masuk dalam daftar pasukan potensial untuk ISF, yang secara spesifik merujuk pada ratusan tentara Palestina yang dilatih di Mesir. Namun demikian, menurut surat kabar tersebut, Israel menolak pasukan Palestina berpartisipasi karena mereka terafiliasi dengan Otoritas Palestina (PA).

Dilansir dari Middle East Monitor, pasukan ISF sendiri nantinya hanya akan ditempatkan di wilayah-wilayah Gaza yang berada dalam kendali Israel.

Pada fase pertama, pasukan ISF disebut bakal ditempatkan di satu lokasi yang kini sedang dibangun di Rafah. Setelahnya, akan dibangun pula pangkalan-pangkalan lain yang seluruhnya terletak di daerah yang berada di bawah kendali Negeri Zionis.

CNN Indonesia telah meminta pernyataan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) mengenai laporan ini. Namun, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan dari Kemlu RI.

(blq/bac)

[Gambas:Video CNN]