6 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Junta militer Myanmar menolak permintaan utusan khusus ASEAN untuk bertemu dengan pemimpin de facto yang dikudeta, Aung San Suu Kyi, Selasa (30/6).
Juru bicara Kantor Presiden Myanmar, Khaing Soe, mengatakan Suu Kyi tidak bisa ditemui karena masih menjadi tahanan rumah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Aung San Suu Kyi telah diproses sesuai hukum dan sedang menjalani hukuman," kata juru bicara Kantor Presiden Myanmar, Khaing Khaing Soe, kepada wartawan di Naypyidaw.
"Karena itu, ia tidak diizinkan bertemu dengan perwakilan internasional," ujarnya.
Myanmar terjerumus ke dalam perang saudara setelah militer melancarkan kudeta pada 2021 hingga menggulingkan Aung San Suu Kyi.
Setelah lima tahun pemerintahan militer, pemimpin junta militer Min Aung Hlaing tahun ini melepaskan jabatannya sebagai panglima angkatan bersenjata untuk menjabat sebagai presiden usai penyelenggaraan pemilu yang sangat dibatasi dan tidak mengikutsertakan partai Suu Kyi.
Pada akhir April, Min Aung Hlaing mengumumkan bahwa Suu Kyi, yang kini berusia 81 tahun, akan dipindahkan ke tahanan rumah. Namun, para analis menilai langkah tersebut sekadar isyarat simbolis untuk memperbaiki citra pemerintahannya yang tetap represif.
Sementara itu, dikutip AFP, ASEAN sejak kudeta telah membekukan keikutsertaan Myanmar dalam berbagai forum tingkat tinggi.
Namun, Filipina selaku ketua ASEAN menyambut baik pemindahan Suu Kyi ke tahanan rumah dan meminta agar utusan khusus ASEAN untuk Myanmar diberi "akses singkat" untuk menemuinya.
Suu Kyi telah lama menghilang dari ruang publik dan tengah menjalani hukuman penjara dengan durasi yang tidak dijelaskan secara pasti atas berbagai dakwaan yang menurut kelompok hak asasi manusia merupakan tuduhan yang direkayasa.
"Baru setelah masa hukumannya selesai, kemungkinan ia bisa memperoleh izin," kata Khaing Khaing Soe dalam konferensi pers pertama Kantor Presiden sejak pemilu digelar.
Kementerian Luar Negeri Filipina belum memberikan tanggapan atas permintaan komentar terkait penolakan tersebut.
Sejak kudeta 2021, ASEAN melarang Myanmar menghadiri pertemuan tingkat tinggi organisasi tersebut. Namun, blok regional itu belum berhasil membuat kemajuan berarti dalam pelaksanaan konsensus lima poin yang bertujuan mengakhiri konflik melalui dialog nasional yang melibatkan seluruh pihak.
Para analis menilai konsensus di antara negara-negara anggota ASEAN kini mulai terpecah. Sebagian negara ingin memanfaatkan berbagai konsesi kecil dari Myanmar sebagai jalan untuk mengembalikannya ke dalam forum ASEAN.
Sementara itu, negara anggota lain tetap mempertahankan sikap keras terhadap junta militer.
Para menteri luar negeri ASEAN dijadwalkan menggelar pertemuan di Manila pada akhir bulan depan. Namun, belum pasti apakah Myanmar diundang dalam pertemuan itu atau tidak.
"Jika kami diundang, kami akan hadir," kata Khaing Khaing Soe.
(rds)
Add
as a preferred source on Google
