Inggris Resmi Larang Impor Barang Asal Pendudukan Israel di Palestina

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Luar Negeri Inggris Ed Miliband mengumumkan larangan impor semua barang yang diproduksi permukiman ilegal Israel di Tepi Barat, Palestina.

Hal ini diterapkan Inggris ketika pemerintahan Perdana Menteri Andy Burnham berupaya menata ulang hubungan London dan Tel Aviv menyusul kejahatan Israel yang makin tak terbendung terhadap Palestina. Miliband bahkan menegaskan Inggris berupaya lebih aktif mendukung perjuangan Palestina.

Dalam pidatonya di parlemen pada Selasa (8/9), Miliband mengurai tindakan Israel yang terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat dan menyebut sebagai pelanggaran hukum.

Israel, lanjut dia, semakin memperkuat kendalinya, berniat memperluas kedaulatan permanen, dan memiliki agenda ekspansionis melalui permukiman ilegal.

"Saya tak percaya rakyat Inggris ingin kita mendukung pendudukan dengan menerima produk dari pemukiman di toko-toko kita," kata Miliband, dikutip situs resmi pemerintah Inggris.

Dia lalu berujar, "Jadi, saya bisa mengumumkan hari ini bahwa kami akan memberlakukan larangan impor barang dari permukiman ilegal di wilayah pendudukan."

Miliband juga mengatakan Inggris akan meluncurkan sanksi ke semua organisasi, bisnis, dan individu yang menyediakan konstruksi, infrastruktur, pembiayaan, atau properti untuk perluasan permukiman.

Permukiman ilegal, lanjut dia, tak seharusnya dipromosikan di Inggris. Di masa mendatang, Miliband memastikan tak akan ada lagi iklan yang mempromosikan hal semacam itu di negara Eropa ini.

"Kita harus dan akan memastikan hal ini tidak akan pernah terjadi lagi, jadi kita akan melarang iklan pemukiman ilegal di Inggris," imbuh dia.

Miliband juga mengumumkan pembatasan baru yang lebih ketat terhadap penjualan senjata ke Israel.

Inggris telah menangguhkan lebih dari 30 izin senjata yang digunakan tentara Israel di Gaza. Larangan ekspor tersebut akan tetap berlaku selama pendudukan berlanjut.

"Kami sekarang juga akan menolak semua permohonan izin untuk ekspor senjata dan barang-barang lain yang secara material berkontribusi pada pendudukan, yang pada dasarnya merupakan pengamanan ganda terhadap penjualan senjata," kata dia.

Selain itu, Miliband mengumumkan sanksi terhadap pemukim ekstremis yang telah mendukung atau menghasut kekerasan terhadap warga Palestina.

Pengumuman ini muncul saat Israel terus memperluas permukiman ilegal di Tepi Barat. Terbaru, mereka bahkan mengusulkan proyek E1 yang akan membelah wilayah tersebut jadi dua dan berpotensi menjauhkan solusi dua negara.

Menanggapi pengumuman Menlu itu, Israel menutup Konsulat Inggris di Yerusalem dan mengeluarkan perwakilan London dari Pusat Dukungan Internasional Gaza di Kiryat Gat, Israel selatan.

Selain itu, Israel menghentikan pelatihan Inggris ke pasukan Otoritas Palestina di Tepi Barat hingga melarang 12 anggota parlemen menginjakkan kaki di Negeri Zionis, demikian dikutip Al Jazeera.

(isa/rds)